PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Profil

      Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi  publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan infomasi publik.

    Keberadaan Undang-undang tentang keterbukaan informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat,tepat waktu biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan Pelayanan Informasi.

    Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik Yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas.Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif,yudikatif,legislatif,serta penyelenggaraan negara lainnya yang menadapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mengcakup seputar organisasi nonpemerintahan,baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum,seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan,,serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD,sumbangan masyarakat,dan/atau luar negeri.

    Sesuai dengan amanat pasal 13 UU No.14 Tahun 2008, Kementerian Komunikasi sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 Tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi . Dengan terbentuknya PPID permohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi.

    PPID Provinsi Sulawesi Tenggara terbentuk pada tahun 2017 dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 404 tahun 2017 yang telah mengalami perubahan dengan Surat Keputusan Nomor 605 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 404 Tahun 2017 Tentang Penetapan PPID Provinsi Sulawesi Tenggara .

    Pada Tahun 2018, PPID Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan Monitoring dan Evaluasi ke 17 Kabupaten/Kota dalam rangka pembentukan PPID di Kabupaten/Kota se Sultra.

    Saat ini telah terbentuk PPID di 17 Kabupaten/Kota.


 

Tugas dan Wewenang

TUGAS

  • Pengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu
  • Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik
  • Melakukan verifikasi bahan informasi publik
  • Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan
  • Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
  • Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KEWENANGAN

  • Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya
  • Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya
  • Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik
  • Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Struktur, Visi dan Misi


VISI

"Menuju Sulawesi Tenggara yang Transparan dan Informatif"   

MISI

1. Meningkatkan Pengelolaan dan pelayanan Informasi yang berkualitas, benar dan bertanggungjawab.

2. Membangun dan Mengembangkan Sistem Penyediaan dan Layanan Informasi.

3. Meningkatkan dan Mengembangkan Kompetensi dan Kulitas SDM dalam bidang layanan Informasi.

4. Mewujudkan Keterbukaan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan proses yang cepat, tepat , Mudah dan Sederhana.

Standar Layanan



 Tata cara pengajuan keberatan




 Tata cara Pengajuan Sengketa ke KI




MAKLUMAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK